Wilayah Taiwan telah dihui
sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Hal itu diketahui dari bukti terawal yang
dikenal mengenai keberadaan pemukiman manusia di sana. Kemunculan mendadak
sebuah kebudayaan agraris sekitar tahun 3000 SM dipercayai mencerminkan
kedatangan dari leluhur Taiwan sekarang ini. Secara historis, koneksi Taiwan
dengan China Daratan berawal saat wilayah ini ditemukan pertama kali pada tahun
230 M ketika periode Three Kingdoms (220-280). Setelah Dinasti Sui (586-618)
dan Dinasti Tang (618-907) mengokohkan penguasaan China di wilayah yang semula
bernama Pulau Yizhou itu, pada masa Dinasti Song (960-1279) dan Dinasti Yuan
(1271-1368), imigran dari etnis Han yang mayoritas berasal dari Provinsi Fujian
mulai berdatangan ke Taiwan.
Tahun 1624, VOC Belanda menduduki Taiwan dan
memasukkan wilayah ini sebagai daerah koloninya. VOC kemudian menjadikan Taiwan
sebagai daerah basis operasi dalam perdagangannya dengan China dan Jepang. Merasa
dieksploitasi oleh Belanda, penguasa Dinasti Ming kemudian menyerbu Taiwan dan
merebut wilayah ini pada 1662. Dua puluh satu tahun kemudian, kekuasaan Ming di
Taiwan diruntuhkan oleh Dinasti Qing. Dinasti Qing kemudian mengambil alih
kekuasaan atas Taiwan.(A. Safril Mubah, 2014: 321)
Setelah pecah perang
China-Jepang pertama, pada 1895 Taiwan diserahkan kepada Jepang lewat
Perjanjian Shimonoseki pada 1895 setelah Dinasti Qing kalah perang. Hingga
tahun 1945, Taiwan digunakan Jepang sebagai basis militer untuk mengirimkan
pasukan ke Asia Tenggara. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945 dengan
kekalahan Jepang, Pemerintahan Nasionalis China mengambil alih kekuasaan atas
Taiwan.
Gejolak di China antara
Kaum Nasionalis dan Kaum Komunis menjadi awal dari sejarah berdirinya negara
Taiwan. Kediktatoran rezim Nasionalis pimpinan Chiang Kai Shek membuat banyak
rakyat China menaruh dukungan terhadap Kaum Komunis.
Meskipun pemerintahan Nasionalis China
kian gencar memburu mereka, kekuatan kaum Komunis semakin kuat setelah mereka
berhasil melakukan Long March dan
mengumpulkan banyak dukungan dari rakyat China.
Kekuatan Kaum Komunis China semakin menguat setelah Perang China- Jepang
II karena strategi mereka yang menggunakan kesempatan pada perang ini untuk
memperkuat diri dan menduduki wilayah-wilayah pedalaman. Dengan siasat ini,
setelah Perang Dunia II wilayah kekuasaan Chiang Kai Shek hanya terbatas pada
daerah kota-kota saja.
Dengan nasib
pemerintahan Nasionalis yang semakin buruk, Amerika Serikat yang semula
mendukung pemerintahan Nasionalis kemudian menghentikan segala bantuannya sejak
Desember 1946. Dengan penghentian bantuan tersebut, keadaan pemerintahan
Nasionalis menjadi semakin buruk. Pemerintah Nasionalis yang semakin terjepit
kemudian meminta bantuan terhadap negara-negara besar seperti Inggris, Rusia
dan Perancis. Akan tetapi semua permintaan tersebut ditolak. ( Leo Agung S,
2012: 33)
Kaum Komunis yang
menduduki desa-desa kemudian merusak jalan-jalan dan sarana transportasi untuk
memperlemah pergerakan tentara Nasionalis. Pada 31 januari 1949, Kaum Komunis
berhasil menduduki kota Peiping dan namanya kemudian diubah menjadi Peking.
Pada 1 Oktober 1949, kaum Komunis China menyatakan berdirinya Republik Rakyat
China (RRC) dan menjadikan kota Peking sebagai ibu kotanya. Akhirnya kaum
Komunis perlahan-lahan menduduki satu
persatu kota di China. Nanking jatuh pada 23 April 1949, disusul Shanghai pada
26 Mei 1949 dan Kanton pada 14 oktober 1949. Beberapa Provinsi terakhir yang
masih dikuasai pemerintahan Nasionalis akhirnya menyerahkan kekuasaannya ke
pihak Kaum Komunis. Menyerahnya Yunan dan Hainan pada bulan April 1950 ke pihak
Komunis menandai lenyapnya seluruh kekuasaan pemerintahan Nasionalis China
(Ivan Taniputera, 2008: 581).
Ada beberapa hal yang
menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Pemerintahan Nasionalis Chiang Kai Shek di
China. Faktor-faktor tersebut antara lain:
a.
Pemerintah Chiang Kai Shek tidak
memegang teguh asas san min chu i
yang telah digariskan Sun Yat Sen.
b.
Pemerintahan Chiang Kai Shek bersifat
diktator.
c.
Chiang Kai Shek terlalu menggantungkan
diri pada kekuasaan asing yakni Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan ketika
Amerika Serikat menghentikan bantuannya, kondisi pemerintahan Nasionalis
menjadi semakin buruk.
d.
Pemerintahan Chiang kai Shek tidak
berakar di kalangan rakyat sehingga mudah untuk digulingkan.
e.
Pemerintah Chiang kai Shek bertindak
keras terhadap kaum intelek.( Leo Agung S, 2012: 35)
Dalam keadaan yang
semakin terdesak,Chiang Kai Shek beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan
diri ke Taipei di Pulau Formosa (Taiwan) pada 1 Maret 1950. Di sana, Chiang Kai
Shek kemudian mendirikan pemerintahan Nasionalis di Taiwan dengan dirinya
sebagai presiden Taiwan. Selanjutnya, pemerintahan nasionalis Kuomintang
dibawah pimpinan Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan
asas tunggal satu partai yaitu Partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini
guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. (Ivan Taniputera,
2008: 604)
Sistem
administrasi pemerintahan nasionalis di Taiwan pada awalnya masih terbagi
menjadi lima yuan atau lembaga
seperti ketika mereka masih berkuasa di China. Kelima yuan tersebut yaitu eksekutif, legislatif, penguji dan pengawas.Presiden
dan Wakil Presiden dipilih oleh yuan legistlatif,
sedangkan anggota-anggota yuan legislatif
dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Chiang Kai Shek yang telah menjabat
sebagai presiden sejak tahun 1948 ketika pemerintahan masih berada di China
kemudian terpilih kembali menjadi presiden pada 1954. Setelah itu ia kembali
terpilih menjadi Presiden secara berturut-tururt ketika pemilihan pada tahun
1960, 1966 dan 1972.
Pemerintahan nasionalis
di Taiwan menyadari bahwa salah satu kesalahan yang membuat mereka harus
hengkang dari China adalah karena kurangnya perhatian terhadap sektor ekonomi.
Pemerintah Taiwan kemudian membuat kebijakan untuk membagi-bagikan tanah milik
tuan tanah yang memiliki kekayaan tanah yang luas kepada rakyat. Namun,
pembagian ini tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Komunis China yang
langsung merebut tanah-tanah tersebut dari para tuan tanah. Sebagai gantiya,
para tuan tanah diberikan kompensasi atau saham di perusahaan-perusahaan
negara. Para para pengusaha inilah yang kemudian hari menjadi para industrialis
pertama Taiwan. Bersama dengan para pebisnis yang melarikan diri dari daratan
China, mereka kemudian membangkitkan perekonomian kawasan tersebut dan merubah
Taiwan dari negera agraris menjadi negara industri.(Ivan Taniputera, 2008: 605)
Dalam kurun waktu
1949-1952 pemerintah Taiwan memfokuskan untuk melakukan perbaikan terhadap
prasarana-prasarana industri yang banyak mengalami kerusakan ketika terjadi
perang saudara. Pemerintah Taiwan juga mencanangkan Rencana pembangunan Ekonomi
Empat Tahun yang berlangsung antara tahun 1952 sampai 1956. Pembangunan Ekonomi
pada tahap ini difokuskan kepada pengembangan industri yang tidak memerlukan
banyak modal serta memanfaatkan kekayaan alam Taiwan sendiri. Rencana ini
menuai keberhasilan dengan membuat kemajuan pada berbagai bidang industri
seperti aluminium, alkali, tekstil, alat-alat listrik, kulit, kimia, kertas dan
beberapa sektor lainnya.
Hingga akhir tahun
1956, telah berdiri sekitar 2.000 pabrik yang beroperasi dengan baik. Pada
tahun 1956 jumlah pendapatan per kapita Taiwan juga mengalami peningkatan
sebesar 42% dibanding tiga tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi yang pesat
ini mampu membawa rakyat Taiwan mencapai kemakmuran, bahkan melebihi rivalnya
yaitu RRC.
Perkembangan ekonomi
tersebut dapat dicapai karena selain pemerintah Taiwan sendiri yang memiliki
komitmen untuk mengembangkan ekonomi negaranya, juga terdapat bantuan dari
Amerika Serikat dan para tenaga ahli dan pemilik modal dari RRC yang melarikan
diri ke Taiwan. Banyaknya para pemodal dan tenaga ahli dari RRC yang melarikan
diri ke Taiwan disebabkan karena pada saat itu RRC sedang dilanda masalah
ekonomi karena gerakan “Lompatan Jauh ke Depan” yang dijalankan rezim Mao
Zedong.
Pemerintah Taiwan juga
menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah dan institusi
pendidikan yang dibangun. Pada 1967, tercatat angka melek huruf telah mencapai
97,15%. Pendidikan gratis yang ditunjang pemerintah taiwan juga ditingkatkan
dari awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun pada 1968. (Ivan Taniputera, 2008:
605-606)
Tahun 1972 menjadi
tahun masa-masa yang buruk bagi Taiwan karena keanggotaan mereka dalam PBB
dicabut dan digantikan oleh RRC. Hal itu menjadi sebuah ironi mengingat bahwa
pemerintahan Nasionalis yang berkuasa di Taiwan adalah salah satu pendiri utama
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan salah satu anggota Dewan Keamanan tetap
awal. Dikeluarkannya Taiwan dari PBB disebabkan karena Taiwan tidak dianggap
sebagai negara yang sah, melainkan hanya bagian dari pada negara RRC. Kondisi Taiwan
sendiri memang dapat dikatakan unik karena Taiwan secara de facto memiliki
unsur-unsur sebagai negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang
merdeka karena tidak banyak mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.
Pandangan dunia internasional kebanyakan menganggap Taiwan hanya sebagai bagian
dari RRC. Pukulan berat itu ditambah dengan dibukanya kerjasama antara Amerika
Serikat dengan RRC.(Reiza Andhika S., 2015: 2)
Tahun 1972, Amerika
Serikat yang diwakili Presiden Nixon mengunjungi RRC untuk membahas masalah
mengenai Taiwan. Namun pada kunjungan ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan
karena adanya perbedaan sikap politik dari masing-masing pihak.
Selanjutnya pada 1978 ketika masa pemerintahan Jimmy Carter,
disepakati perjanjian antara Amerika Serikat dan RRC sebagai berikut:
1.
Amerika Serikat dan RRC sepakat untuk
saling mengakui satu sama lain dan membina hubungan diplomatik pada 1 Januari
1979.
2.
Amerika Serikat mengakui RRC sebagi
satu-satunya pemerintahan resmi China. Dalam konteks ini, Amerika Serikat tetap
mempertahankan hubungan dalam bidang budaya, keuangan dan hubungan tidak resmi
lainnya dengan Taiwan.
3.
Amerika Serikat dan RRC menekankan
kembali butir-butir dibawah ini:
a. Sepakat
untuk mengurangi bahaya konflik militer internasional.
b. Tiada
satu pihak pun yang hendak menegakkan pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik atau tempat
lain di muka bumi, serta menentang usaha negara lainnya untuk menegakkan
hegemoni semacam itu.
c. Amerika
Serikat menagkui RRC sebagai wakil pemerintahan China yang sah dan Taiwan
adalah bagian darinya.
d. Kedua
belah pihak meyakini bahwa normalisasi hubungan Amerika Serikat-RRC tidak hanya
demi kepentingan dua belah pihak, melainkan juga kontribusi terhadap perdamaian
dunia.
4.
Amerika Serikat dan RRC akan saling
bertukar duta besar serta membuka kedutaan pada 1 Maret 1979.( Ivan Taniputera,
2008: 595)
Meskipun berdampak
kurang baik terhadap Taiwan, perjanjian antara Amerika Serikat dengan RRC
tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah adanya konfrontasi militer
antara RRC dengan Taiwan. Karena sejatinya, pemerintahan Komunis RRC pada
dasarnya akan terus berusaha untuk menyatukan seluruh China, termasuk di
dalamnya Taiwan dengan cara apapun. Dan karena alasan ideologi, Amerika Serikat
tentunya tidak akan membiarkan Taiwan
jatuh ke tangan komunis RRC, apalagi dengan cara kekerasan militer.
Sebagai perimbangan
agar hubungannya dengan Taiwan tidak mengalami kerusakan, Amerika Serikat
menekankan bahwa kerja sama yang selama ini telah berlangsung dengan Taiwan,
selain dalam hal politik akan tetap terus berlangsung.
Taiwan dan Amerika Serikat masih bisa melakukan kerja sama, hanya saja
statusnya bukanlah kerja sama secara resmi antar negara. Kerjasama antara
Taiwan dengan Amerika Serikat tetap diperbolehkan dalam hal sosial, budaya dan
ekonomi dan hal-hal lain selain politik. Amerika Serikat juga secara implisit
dalam perjanjian tersebut telah berjanji untuk melindungi Taiwan dari ancaman
militer RRC.
Pada tahun 1975,
Presiden Chiang Kai Shek meninggal dunia. Berdasarkan konstitusi, posisinya
kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Yan Jiangan yang menggantikannya.
Kematian Chiang Kai Shek ini dianggap sebagai awal dari babak baru dalam
sejarah Taiwan. Pada 1978, Presiden Yan mengakhiri masajabatannya dan Chiang
Ching Kuo terpilih untuk menggantikannya.
Chiang Ching Kuo yang
merupakan anak dari Chiang Kai Shek adalah seorang administrator hebat. Berbeda
dengan ayahnya, Ia memiliki sikap yang lugas, berorintasi pada ekonomi dan
dekat dengan rakyatnya. Sikap ini agaknya berbeda dari ayahnya yang bersifat kaku dan lebih beroientasi ke bidang
militer. Pada masa pemerintahannya
ditandai dengan kemajuan ekonomi, stabilitas sosial, kemakmuran dan kemajuan di
bidang militer.
Antara kurun waktu 1986
hingga 1987, peristiwa perubahan sosial secara radikal di dalam negeri telah
meyakinkannya bahwa hanya melalui Liberisasi politik serta penegakan supremasi
hukum saja yang bisa membuat Taiwan menjadi negara demokrasi yang disertai
kemakmuran, kedewasaan politik dan stabilitas sosial. Kemajuan demokrasi ini
ditandai dengan berdirinya sebuah partai baru yaitu Demokratic Progressive
Party (DPP). Berdirinya partai DPP sekaligus mengawali babak baru dalam
perpolitikan Taiwan yang sebelumnya hanya terdapat satu partai tunggal yaitu
Partai Koumintang. Sikap partai DPP ini sangat tegas untuk menolak reunifikasi
dengan RRC dan bertindak untuk memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Pencapaian
lainnya adalah dengan diadakannya Pemilu secara langsung pada tahun 1996. (Ivan
Taniputera, 2008: 608)
Presiden Chiang Chung
Kuo yang memerintah selama dua periode
pada akhir tahun 1997 mengalami penurunan kondisi kesehatan. Akhirnya
pada 13 Januari 1998 ia meninggal, kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh
wakil presidennya yaitu Lee Tenghui. Ia adalah seorang asli Taiwan yang
sebelumnya pernah menjabat sebagi walikota Taibei (1978-1981) serta gubernur
Taiwan (1981-1984).
Meskipun telah
mengalami perkembangan politik yang cukup baik. Cita-cita Taiwan untuk
memerdekakan diri agaknya masih sangat sulit dicapai. Hal tersebut karena RRC pada dasarnya tidak
akan pernah membiarkan Taiwan memperoleh kemerdekaan. Sebagaimana tujuan dari
Pememerintahan Komunis RRC bahwa mereka ingin menyatukan seluruh daratan China
dalam satu negara, termasuk juga di dalamnya adalha Taiwan. Sebelum Taiwan
dapat direbut, maka revolusi Komunis belum dapat dinyatakan terwujud. Bagi RRC,
Taiwan memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sehingga kepentingan
untuk reunifikasi tidak dapat ditawar lagi. Kehilangan Taiwan akan memberikan implikasi
yang mendalam dan cukup kompleks bagi RRC. Adanya deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan
akan dianggap setara dengan deklarasi perang oleh RRC. Dalam hal ini, keinginan
RRC untuk tetap kukuh mempertahankan Taiwan dapat disadari karena jika
pemerintah China gagal mempertahankan Taiwan, maka hal itu akan memicu
pemberontakan serupa di Tibet, Xinjiang dan beberapa tempat lainnya.
Kemungkinan-kemungkinan tersebut tentunya akan sangat dikhawatirkan oleh RRC.
Tercapainya penyatuan atas Taiwan juga menjadi prestise tersendiri bagi para
pejabat RRC. Posisi Taiwan yang strategis akan dapat meningkatkan status
geopolitik RRC di kawasan Pasifik. Bagi para elit RRC, lepasnya Taiwan berarti kelemahan
RRC, sedangkan bersatunya Taiwan berarti kekuatan RRC.
Keberhasilan RRC dalam
merebut kembali Hong Kong dengan tanpa adanya kekerasan ikut menambah
kepercayaan diri RRC dalam usahanya merebut kembali Taiwan. Pada 26 September
1984, RRC berhasil mengadakan kesepakatan untuk penyelesaian masalah Hong Kong.
Salah satu hasil dari deklarasi tersebut adalah Hong Kong dinyatakan sebagai
bagian dari bagian dari RRC dengan status sebagai daerah otonomi khusus.
Dengan keberhasilan ini, pemerintah RRC
berharap untuk dapat melakukan hal yang serupa terhadap Taiwan.
Keseriusan RRC dalam
usahanya untuk mereunifikasi Taiwan dapat dilihat dari kebijakan yang ditempuh
pemerintah RRC pada tahun 1981 yang memperkenalkan Sembilan poin dalam upaya reunifikasi
Taiwan secara damai. Sembilan poin tersebut dikenal juga sebagai Inisiatif Beijing,
yang meliputi:
1.
Mengakhiri pemisahan yang disayangkan
dari Bangsa China secepat mungkin dengan menghimbau agar Partai Komunis dan
Partai Nasionalis dapat bekerjasama untuk penyatuan kembali Bangsa China.
2.
Reunifikasi merupakan hal yang sangat
mendesak bagi Bangsa China yang terpisah terkait konflik Selat Taiwan tersebut
untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bersatu kembali dengan kerabat
mereka yang saling terpisah, mengembangkan perdagangan dan meningkatkan pemahaman
yang berkualitas. Kami mengusulkan kedua belah pihak membuat persiapan untuk
memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, pelayanan lintas udara dan laut,
pertukaran akademik, pertukaran budaya, olahraga, dan menjangkau perjanjian
selanjutnya.
3.
Setelah negara disatukan kembali, Taiwan
akan mendapatkan otonomi tinggi sebagai daerah administrasi khusus dan Taiwan
dapat membentuk angkatan bersenjatanya. Selain itu, pemerintah pusat pun tidak
dapat mengintervensi urusan lokal di Taiwan.
4.
Sistem sosial ekonomi Taiwan tidak akan
dirubah seperti cara hidup, perekonomian, dan hubungan dengan asing. Tidak ada
gangguan pada hak-hak milik dan hak hukum penuh terhadap warisan atas properti
pribadi, rumah, tanah, dan perusahaan, ataupun investasi asing.
5.
Orang-orang terkemuka atau tokohtokoh
dalam otoritas dan perwakilan dari berbagai lingkungan di Taiwan dapat
mengambil jabatan dari kepemimpinan dalam lembaga politik nasional dan
berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan.
6.
Ketika keuangan daerah Taiwan sedang
mengalami kesulitan, pemerintah pusat dapat mensubsidi untuk memperbaiki
keadaannya.
7.
Untuk orang-orang dari semua kebangsaan
China dan tokoh publik dari berbagai lingkungan di Taiwan yang berharap untuk
datang dan menetap China daratan, dijamin bahwa tidak akan ada diskriminasi
terhadap mereka, dan mereka akan mempunyai kebebasan untuk masuk maupun keluar.
8.
Kaum industrialis dan pebisnis di Taiwan
akan disambut dengan baikuntuk berinvestasi dan menjalankan berbagai aktivitas
ekonomi di China daratan dan hak legal mereka, kepentingan, dankeuntungan yang
mereka dapatkan itu dijamin.
9.
Unifikasi dari tanah air merupakan
tanggung jawab dari seluruh Bangsa China. kami sungguh-sungguh menyambut
orang-orang dari seluruh Bangsa China, tokoh publik dari semua lingkungan dan
semua organisasi massa di Taiwan untuk membuat proposal dan saran mengenai
urusanurusan negara melalui berbagai jaringan dan dalam berbagai cara. (I Gede
Candra Prayogi: 4)
Dari sembilan poin
tersebut, kesemuanya pada intinya menekankan pada hal yang sama yaitu penawaran
terhadap Taiwan untuk menyatukan diri dengan RRC. Terkait hal ini, pandangan
para petinggi pemerintahan Taiwan adalah tetap pada prinsip mereka. Taiwan
tetap tidaka akan menanggapi penawaran reunifikasi dalam bentuk apapun dengan
RRC. Tujuan Pemrintah Taiwan adalah jelas, yaitu untuk membentuk pemerintahan
yang bebas dan demokratis berdasarkan prinsip san min chui dari Sun Yat Sen. ( Leo Agung S, 2012: 183)
Pada sisi lain, ambisi RRC
untuk mengambil alih kembali Taiwan ternyata terhambat oleh kehadiran Amerika Serikat.
Perang
Korea yang pecah pada 25 Juni 1950 merupakan momentum bagi keterlibatan
langsung Amerika Serikat dalam mengamankan Taiwan. Perang yang berlangsung
hingga 1953 itu membuat Amerika Serikat mengubah strateginya di Selat Taiwan. Amerika
Serikat yang semula pasif berubah menjadi aktif karena khawatir keterlibatan RRC
mendorong semakin tersebarnya ideologi komunis. Hal itu dilakukan Amerika
Serikat untuk menangkal perilaku agresif RRC dalam upaya melakukan reunifikasi
dengan Taiwan.(A. Safril Mubah, 2014: 330)
Hubungan antara RRC dan
Amerika Serikat sendiri juga cenderung fluktuatif. Pada masa kepemimpinan George H. W. Bush tahun
1992, dapat dikatakan sebagai periode yang buruk bagi perjanjian antara Amerika
Serikat dengan RRC. Pada waktu itu Amerika Serikat menjual 150 buah pesawat F‐16 kepada Taiwan. Hal
tersebut merupakan nilai penjualan senjata ke Taiwan terbesar sepanjang
sejarah.
Beijing menuduh
pemerintahan Bill Clinton (1993-200) sengaja memanfaatkan Taiwan untuk
melemahkan China, baik secara politik, maupun secara ekonomi. China lantas juga
menarik duta besarnya dari AS, membatalkan kunjungan kenegaraan menteri
pertahanannya ke Washington, menunda pertemuan tentang kontrol senjata dengan
delegasi AS, mengakhiri dialog lintasselat, dan menolak menyetujui duta besar
AS yang baru. Yang paling menegangkan, China mengerahkan kekuatan militer ke
Selat Taiwan. RRC pada bulan Maret 1996 mengadakan latihan senjata militer di
sekitar selat Taiwan yang sempat menimbulkan ketegangan di sana. (A. Safril
Mubah, 2014: 333)
Satu misil meledak
hanya berjarak 23 mil dari pelabuhan Taiwan. Sikap agresif RRC tersebut mendorong
Presiden Clinton untuk mengirimkan dua pesawat pembawa satuan tempur Amerika
Serikat ke pantai selatan Taiwan untuk memantau keadaan. Melihat kedatangan
tentara Amerika Serikat, pemerintah RRC yang tidak mau mengambil resiko lebih
lanjut akhirnya memutuskan untuk mengakhiri latihan senjata militer sebelum
waktu yang dijadwalkan. Perang memang tidak terjadi, tetapi ketegangan di Selat
Taiwan itu mencerminkan disharmoni dalam keharmonisan relasi RRC dan Amerika
Serikat. Insiden ini kemudian dikenal sebagai “Krisis Selat Taiwan”.
Tindakan provokasi RRC
itu disebabkan oleh pemberian visa oleh Amerika Serikat untuk menghadiri
undangan reuni Universitas Cornell terhadap Presiden Taiwan, Lee Tenghui. RRC
menganggap kebijakan Amerika Serikat yang memberikan visa kepada Lee Tenghui
sebagai sebuah dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Latihan senjata militer
itu juga dilakukan RRC untuk memprovokasi pemilu presiden pertama di Taiwan.
Penjualan persenjataan tidak berhenti meskipun telah
melewati berbagai periode kepemimpinan. Pemerintahan Obama menyetujui rencana
penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dolar Amerika Serikat. Jumlah
itu terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2, 81 milyar dolar, 60 helikopter
Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya (340 juta dolar) peralatan
komunikasi untuk pesawat F‐16
pesanan Taiwan.(Reiza Andhika S, 2015: 4)
Persekutuan antara Amerika
Serikat dengan Taiwan tidak hanya terlihat dari angka transfer persenjataan
saja, tetapi juga kerjasama militer yang erat. Pada tahun 1999‐2003, Amerika Serikat
mengirimkan tim untuk meneliti kapabilitas pertahanan angkatan udara dan
angkatan laut Taiwan.
Dari penelitian
tersebut diperoleh hasil seperti adanya permasalahan dalam kemampuan untuk bertahan
dari serangan misil balistik dan diperlukannya radar bawah laut serta kapal selam
untuk menunjang angkatan laut Taiwan. Kerja sama lebih lanjut dilakukan oleh
Kementrian Pertahanan Taiwan, pada tahun 2007‐2009, melalui kerangka Joint Defense
Capabilities Assessment (JDCA), dengan bantuan Amerika Serikat, untuk
menentukan keperluan pertahanan Taiwan. (DM Prasetya, 2012: 56)
Para pengamat politik
melihat bahwa dalam kasus ini, kepentingan Amerika Serikat terhadap Taiwan
terbatas pada kepentingan reputasional. Tujuannya adalah untuk mencegah China
menyerang Taiwan untuk menjaga kredibilitas Amerika Serikat dalam usaha menjaga
keamanan regional. Selain itu, Taiwan yang merupakan negara paling demokratis
di Asia Timur, Perkembangan ini bisa dilihat dari
adanya kebebasan pers, tidak adanya tahanan politik, dan sebuah parlemen yang
presentatif yang di pilih melalui pemilu yang multi partai (Reiza Andhika S,
2015: 5).
Karena itu, dapat
dipahami bahwa Taiwan tidak akan mungkin dengan mudah dibiarkan oleh Amerika
Serikat jatuh ke tangan pihak Komunis. Hubungan antara Amerika Serikat dengan
Taiwan diwujudkan dengan adanya Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dimulai
pada tanggal 10 April 1979, tiga bulan setelah dibukanya hubungan diplomatik
penuh antara AS dan China tanggal 1 Januari 1979. Perjanjian tersebut
menandakan bahwa hubungan, selain diplomatik,
di antara AS dan Taiwan tidak berakhir, walaupun
dengan diakuinya hanya ada satu China melalui Shanghai Communiqué pada tanggal
28 Februari 1972.
Melalui TRA, Amerika Serikat
tetap menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang
tidak resmi lainnya dengan Taiwan. Dengan berlandaskan TRA Amerika Serikat
menjalankan kebijakannya-kebijakannya, antara lain:
1. Memelihara dan mengembangkan hubungan
kultural, perdagangan dan lainnya secara ektensif dan bersahabat di antara AS
dan rakyat Taiwan.
2. Mendeklarasikan perdamaian dan
stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di area
yang menjadi perhatian internasional.
3. Memperjelas masa depan Taiwan akan
ditentukan oleh cara‐cara
damai; mengangap bahwa usaha‐usaha
yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara‐cara damai, termasuk boikot atau
embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara‐negara Pasifik Barat
dan menjadi perhatian penting bagi AS.
4. Menyediakan persenjataan defensive
untuk Taiwan.
5. Meyakinkan hak untuk melawan segala
macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem
ekonomi dan sosial rakyat Taiwan. (DM Prasetya, 2012: 55)
Dengan adanya dukungan
dari negara adidaya tersebut, Pihak Taiwan semakin gencar untuk memperjuangkan
kemerdekaannya dan lepas dari RRC. Usaha tersebut semakin terlihat ketika masa
pemerintahan Lee Tenghui. Ia dengan didukung pihak Amerika Serikat berusaha
untuk berkunjung ke berbagai negara dalam rangka mengenalkan negaranya kepada
dunia Internasional.
Sebagai orang asli Taiwan, ia membuat gebrakan
dengan membuka kesempatan kepada penduduk asli Taiwan untuk ikut serta dalam
pemerintahan. Sebelum masa pemerintahannya, jabatan-jabatan penting di Taiwan
kebanyakan hanya diisi oleh para pelarian dari daratan China.
Dengan membuka kesempatan bagi penduduk
asli untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemerintah Taiwan berharap akan
mendapatkan dukungan yang lebih dari rakyat Taiwan dalam rangka menghadapi
tekanan dari RRC. Keikut sertaan penduduk asli Taiwan ini sekaligus juga
sebagai wujud dari demokratisasi negara Taiwan yang semakin berkembang sebagai
negara yang menjunjung asas-asas demokrasi.
Berbeda dengan
presiden-presiden sebelumnya yang kurang memperhatikan hubungannya dengan
negara-negara lain, Lee sering bepergian ke berbagai negara untuk meningkatkan
reputasi internasional Taiwan. Dalam berbagai kunjungannya tersebut, Taiwan
kerap mendapat dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat untuk ikut terlibat
dalam forum-forum internasional. Dia tidak hanya kerap bertemu secara informal
dengan sejumlah pemimpin Asia Tenggara, tetapi juga meminta Amerika Serikat
mengizinkannya menghadiri pertemuan APEC di Seattle pada November 1993. Hal itu
dia upayakan untuk melegalkan status Taiwan sebagai partisipan penuh dalam organisasi-organisasi
internasional. (A. Safril Mubah, 2014: 325)
Lee meminta Amerika Serikat mendukung hak Taiwan
untuk diterima sebagai anggota organisasi internasional, terutama yang
berkaitan dengan agenda ekonomi. Amerika Serikat mereaksinya dengan secara
aktif membantu Taiwan mendapatkan hak keanggotaan jika organisasi itu tidak
mengharuskan anggotanya menjadi negara berdaulat. Tidak hanya itu, Lee juga memanfaatkan
kemajuan ekonomi Taiwan yang pesat sebagai instrumen penawar bagi negara-negara
lain untuk mengalihkan pengakuannya kembali dari China ke Taiwan. (A. Safril
Mubah, 2014: 326)
Wujud keeratan relasi
antara Taiwan dan Amerika Serikat semakin tampak ketika presiden Lee berkunjung
ke Amerika Serikat. Dalam kunjungannya
itu, Presiden Lee juga menyampaikan pidato di almamaternya, Cornell University
pada 7 Juni 1996. Kunjungan ini sekaligus merupakan kunjungan pertama seorang
presiden Taiwan ke Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Lee mendesak RRC untuk
mengikuti model demokrasi yang dikembangkan Taiwan.
Presiden Lee yang juga merupakan Doktor
ekonomi pertanian lulusan Cornell University (1968) itu juga menegaskan bahwa
Taiwan adalah negara berdaulat, bukan sekadar penerus Dinasti Qing yang ditumbangkan
kaum Nasionalis pada 1911.( A. Safril Mubah, 2014: 333)
Meskipun berasal dari
KMT, Lee memiliki kecenderungan untuk mendorong Taiwan menuju kemerdekaan. Pada
saat yang sama, posisi politik Partai DPP yang dari awal memiliki sikap yang
mendukung kemerdekaan Taiwan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut
dibuktikan ketika adanya Pemilu pada 2000 yangang berhasil dimenangkan oleh
partai DPP dan mengantarkan Chen Shui-bian sebagai presiden.
Partai Koumintang (KMT)
kembali berkuasa pada 2008 setelah Mantan walikota Taipei, Ma Ying-jeou,
terpilih dua kali menjadi presiden dan memegang kendali pemerintahan hingga
tahun 2016. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang membawa Taiwan
menjauh dari China, Ma terus berupaya mengeratkan hubungan Taiwan dengan China.(
A.
Safril Mubah, 2014: 326)
Dalam 20 tahun
terakhir, hubungan mulai membaik. Walau secara diplomatis berseteru, namun
dalam bidang ekonomi keduanya akrab, terutama setelah Ma Ying-jeou memimpin
tahun 2008. Taiwan menanamkan investasi miliaran dolar di China, yang merupakan
rumah bagi 1,3 juta orang dengan perekonomian kedua terbesar dunia. Jutaan
turis dari China juga sering berlibur ke Taiwan, kendati petugas imigrasi kedua
negara saling menolak paspor. Bahkan kini sudah ada penerbangan langsung dari
China ke Taiwan, negara berpopulasi 23 juta jiwa.( www.cnnindonesia.com)
Hubungan antara China
dan Taiwan yang saling menutup diri satu dengan yang lainnya mulai terbuka
sekitar tahun 1987. Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi
peningkatan jumlah orang yang berkunjung baik dari Taiwan ke China maupun dari
China ke Taiwan. Hal ini tentu sangat berperan untuk memperkenalkan kondisi
kehidupan masing-masing negara tersebut sehingga dapat melihat peluang bisnis
dari kedua negara tersebut.
Sebelum terjadi
kunjungan antara masyarakat Taiwan dan RRC, masyarakat Taiwan percaya bahwa
masyarakat RRC hidup dibawah penindasan yang tak tertahankan, menggunakan
pakaian yang buruk atau compang-camping, dan menderita kelaparan sampai mati. Sebaliknya,
masyarakat di RRC percaya bahwa masyarakat Taiwan dieksploitasi oleh masyarakat
Amerika dan harus memakan kulit pisang
untuk bertahan hidup. Kunjungan ini yang telah memulai merubah pandangan dan
sikap terkait kondisi hidup masing-masing. (I Gede Candra Prayogi: 6)
Salah satu wujud upaya
itu adalah kebijakannya untuk menandatangani Cross-Strait Service Trade Agreement
(CSSTA) pada 21 Juni 2013 di Shanghai. CSSTA merupakan pakta perdagangan antara
Taiwan dan China untuk meliberalisasi sektor industri jasa yang meliputi
perbankan, kesehatan, pariwisata, film, telekomunikasi, dan penerbitan. Sesuai dengan
kesepakatan tersebut, Taiwan dan China harus membuka investasi asing langsung
di antara kedua belah pihak yang memungkinkan pengusaha dari masing-masing
negara dapat melintasi Selat Taiwan secara bebas. Taiwan akan membuka 64 sektor
industri untuk investasi China, sementara China bakal menyediakan 80 sektor
industri bagi Taiwan. Konsekuensinya, para pebisnis China dapat semakin mudah
mendirikan cabang perusahaannya di Taiwan dan begitu pula sebaliknya.
Ketika parlemen mulai
membahas ratifikasi perjanjian ini, terjadi kekhawatiran pada masyarakat
terhadap dampak buruk yang dikhawatirkan akan timbul dari perjanjian CSSTA. Para
mahasiswa yang menjadi motor gerakan prokemerdekaan kemudian melancarkan aksi
protes besar-besaran dengan menduduki gedung Yuan Legislatif selama
berhari-hari pada Maret 2014. Aksi demonstrasi tersebut dikenal dengan “Sunflower
Movement”. Tujuan demonstrasi itu adalah untuk menuntut pembatalan CSSTA yang
dianggap bakal semakin meningkatkan ketergantungan Taiwan terhadap China.
Namun, Ma menolak tuntutan mahasiswa dan tetap mempertahankan kesepakatan perdagangan
bebas tersebut. ( A. Safril Mubah, 2014: 327)
Meskipun mengalami
kegagalan, tetapi Sunflower Movement berhasil menyebarkan pesan penting kepada pemerintah,
bahwa rakyat Taiwan tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Ma untuk mempererat hubungan
dengan China. Dampak lanjutannya, publik Taiwan semakin terbelah dalam dua
kubu, pro-kemerdekaan dan pro-reunifikasi dengan RRC.
Bahkan, pada 7 November
2015, Presiden Ma mengadakan pertemuan bersejarah dengan presiden RRC, Xi
Jinping. Pertemuan yang dilakukan di Singapura itu merupakan pertama kalinya
sejak kedua negara berpisah lebih dari 60 tahun lalu. Sebelum pertemuan,
Presiden RRC Xi Jinping dalam pidatonya di Universitas Nasional Singapura
mengatakan bahwa RRC akan selalu berharap untuk menyelesaikan sengketa antara
RRC-Taiwan secara damai. Sebelum pertemuan berlangsung, Presiden Ma juga mengatakan
bahwa isu sengketa Laut Cina Selatan, yang menjadi sorotan berbagai pihak
belakangan ini, tidak menjadi agenda pembicaraan. Dalam pertemuan tersebut, tidak
ada perjanjian kerja sama berskala besar atau penawaran yang diharapkan dapat
disepakati kedua pihak. Presiden Ma pada pertemuan tersebut mengusulkan
untuk mengurangi kadar konflik di wilayah perbatasan perairan di Selat Taiwan,
dengan meningkatkan dan memperluas pertukaran informasi, demikian menurut
Kantor berita Taiwan.
Pihak RRC secara umum
menyambut suka cita terkait tercapainya pertemuan kedua pemimpin negara
tersebut. Namun sebaliknya, kalangan oposisi dan aktivis prokemerdekaan Taiwan
merespon pertemuan tersebut dengan melancarkan berbagai aksi unjuk rasa
menentang keputusan Presiden Ma tersebut.
Partai Kuomintang
(KMT), tempat Presiden Ma bernaung, selama ini dipandang pro-Beijing sehingga
menyebabkan terjalin hubungan hangat dari kedua pihak. Namun demikian, juga
terjadi kekhawatiran terkait meluasnya pengaruh RRC telah menyebabkan
ketidakpuasan di masyarakat Taiwan yang terus meluas. Partai Koumintang menderita
kekalahan telak dalam pemilu lokal tahun lalu. Ini sebuah kenyataan yang
menunjukkan adanya penolakan yang makin meluas atas kebijakan Presiden Ma yang
makin mesra dengan RRC. (www.bbc.com)
Akibatnya, dalam Pemilu pada tahun 2016 Partai
DPP keluar sebagai pemenang. Hal yang lebih mengagumkan lagi adalah calon
presiden dari partai DPP yang berhasil memenangkan Pemilu kali ini adalah
seorang perempuan. Presiden baru Taiwan,
Tsai Ing-wen menjadi presiden pertama wanita Taiwan. Dalam pidato
pelantikannya, Tsai Ing-wen menyerukan agar dibuka 'dialog positif' dengan
Beijing. Dalam pidatonya, Ing-wen menyatakan bahwa kedua partai yang berkuasa
baik di Taiwan dan RRC harus 'melepaskan beban sejarah dan terlibat dalam
dialog positif yang menguntungkan rakyat kedua negara'. (http://internasional.kompas.com)
Sumber:
Buku dan Jurnal:
Andhika
S, Reiza, 2015, Kepentingan
AS bekerjasama dengan Taiwan dalam bidang perdagangan persenjataan di Era George Walker Bush(2001-2009),
Jurnal Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Riau
Agung S, Leo, 2012, Sejarah Asia Timur 2, Yogyakarta: Penerbit Ombak
Candra Prayogi, I Gede, Upaya Reunifikasi Taiwan dari perkembangan
Konflik Selat Taiwan Periode 1981-1991, Bali: Jurnal Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Maulana, M Fahrezal, 2016,Implikasi One China Policy terhadap Hubungan
Luar Negeri Indonesia dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Prasetya, DM, 2012, Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan, Jurnal Hubungan
Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Taniputera, Ivan, 2008, History of China,Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media
Safril Mubah, A, 2014, Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan
dalam Hubungan China dan Amerika
Serikat, Jurnal Hubungan Internasional
Universitas Airlangga
Yulianto, Nur Rachmat, 2005, Hubungan China-Taiwan dan Pandangan Asia
Tenggara
Internet:
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Taiwan
http://internasional.kompas.com/read/2016/05/20/12473761/presiden.baru.taiwan.serukan.dialog.positif.dengan.china
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151107_dunia_cina_tawian
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-china-musuh-tapi-mesra/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar